Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto menilai bahwa penyidik tidak perlu meminta keterangan Presiden Joko Widodo untuk mengusut dugaan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial untuk Kwartir Daerah Pramuka DKI Jakarta tahun 2014 dan 2015.
Saat dugaan korupsi itu terjadi, Jokowi merupakan Gubernur DKI Jakarta yang memiliki kewenangan mengeluarkan surat keputusan.
"Presiden Jokowi, yang saat itu menjabat selaku Gubernur, tidak perlu dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan adanya SK pemberian dana hibah kepada Kwarda DKI Jakarta," ujar Rikwanto melalui pesan singkat, Sabtu (21/1/2017).
Ia mengatakan, penyelidikan saat ini difokuskan pada penyimpangan alokasi dana ke Kwarda Pramuka dan pertanggungjawabannya. Adapun SK Gubernur yang ditandatangani Jokowi untuk pemberian dana hibah itu tidak bermasalah.
"Yang jadi masalah adalah penggunaannya," kata Rikwanto.
Dana hibah tahun anggaran 2014-2015 senilai Rp 6,8 miliar yang dikucurkan Pemprov DKI Jakarta kepada Kwarda Pramuka DKI Jakarta. Biaya tersebut untuk operasional Kwarda Pramuka DKI Jakarta periode 2013-2018. Dalam penggunaannya, ada sejumlah program yang tidak berjalan.
[ks]
loading...
0 Response to "Nama Jokowi Muncul, Polisi Anggap Gak Perlu Periksa Jokowi soal Dana Hibah Kwarda Pramuka"
Posting Komentar